Network
PIKIRANACEH.COM - DPR meminta Kementerian BUMN untuk melakukan reformasi sistem perbankan sebagai imbas dari terganggunya layanan transaksi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selama hampir satu pekan, yakni sejak Senin. layanan transaksi BSI, baik di ATM maupun BSI Mobile terganggu meski sudah mulai pulih.
Imbas dari gangguan ini, anggota Komisi VI DPR RI Rafly Kande minta jajaran direksi BSI dicopot.
"Kami minta menteri BUMN Erick Thohir agar jabatan utama BSI dicopot semua, mulai Aceh sampai Nasional. Agar menempatkan orang-orang yang tepat dalam melakukan reformasi sistem perbankan ke depan,” ujae Rafly Kande dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR.
Persoalan kelalaian manajemen BSI, disebut Rafly Kande membuat layanan perbankan menjadi terganggu.
"Kekecewaan masyarakat Aceh sebagai nasabah terbesar BSI, sudah di titik nadir sehingga meminta mengembalikan Bank Konvensional dengan membuat ruang diskusi dengan pakar akademisi, pakar ekonomi, praktisi bisnis, ulama dan pejabat pemerintah Aceh," sambung Politisi dari Dapil Aceh itu.
Dalam pandangannya, apabila pemerintah turut membantu menyelesaikannya, masalah ini bisa cepat tuntas.
Pemerintah memiliki lembaga yang lengkap seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
Dengan begitu, pencarian solusi akan lebih efektif.
Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly berharap perbankan dan Pemerintah meningkatkan sensitivitas terhadap keamanan dan ancaman siber yang terus berkembang.
Setiap perbankan termasuk BSI untuk melakukan evaluasi keamanan layanan.
Termasuk membangun dan meningkatkan efektivitas antisipasi melalui alternatif strategi dan respon terhadap berbagai resiko kejahatan siber.
"Perbankan harus sadar betul, sudah sampai mana tingkat keamanan layanan jika dihadapkan dengan perkembangan ancaman."
"Peningkatan ancaman siber tentu harus dibarengi dengan kesiapan keamanan layanan” ungkap Junaidi.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang dialami nasabah dalam mengakses layanan BSI.
Ini sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data milik nasabah.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan proses normalisasi.
Fokus utamanya adalah menjaga dana dan data nasabah tetap aman.
Hingga saat ini proses normalisasi layanan telah dilakukan dengan baik.***
