Ini Tiga Peristiwa Pelanggaran HAM Berat Di Aceh Yang di Akui Pemerintah dan Akan Segera di Selesaikan

- 12 Juni 2023, 22:02 WIB
Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Simpang KKA
Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Simpang KKA /amnestyindo/Ist

PIKIRANACEH.COM - Presiden Joko Widodo mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia termasuk tiga diantaranya adalah pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.

Pengakuan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo sampaikan  pada saat konferensi pers pada Rabu 11 Januari 2023 lalu.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," kata Jokowi.

Sementara pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh yang di akui Presiden diantaranya peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di Aceh. Peristiwa itu terjadi di tiga wilayah yakni Aceh Utara, Pidie dan Aceh Selatan.

Ketiga pelanggaran HAM berat itu adalah pertama peristiwa peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada tahun 1998. Lokasi Rumoh Geudong adalah di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Kedua, peristiwa Simpang KKA di Aceh pada tahun 1999. Simpang KKA adalah sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Peristiwa ketiga yakni tragedi Jambo Keupok Aceh pada tahun 2003. Peristiwa ini terjadi di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.

Menindaklanjuti pengakuan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh saat ini Pemerintah Indonesia (pusat) akan menggelar kick-off soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu di Aceh secara non-yudisial

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan penegakan hukum masih berjalan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Aceh.

"Penegakan hukum ini terus berjalan, dan tidak ditutup. Itu kan nantinya urusan pengadilan, serta itu ada bagiannya masing-masing, Komnas HAM yang mengurusnya," kata Mahfud MD kepada wartawan, Senin, 12 Juni 2023.

Halaman:

Editor: Syahrul


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x