Network
"Sebenar mengenai bendera ini sudah selesai ini, saya harap mengenai bendera ini diselesaikan biar cepat ada jalan tengahnya kalau DPD RI siap mengundang semua pihak terkait pembahasan bendera ini pak Mendagri," tegas Fachrul Razi.
Status khusus yang diperoleh Aceh diantaranya diperbolehkannya Aceh memiliki partai politik yang dilokalisir keikutsertaannya dalam pemilu di wilayah Aceh dan juga diperbolehkannya Aceh untuk memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh.
Baca Juga: Poksek Banda Sakti Tangkap Pelaku Pengedar Narkoba di Lhokseumawe
Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut, maka Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR lalu mengundangkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada 1 Agustus 2006. Sebagaimana dalam Nota Kesepahaman, UU Pemerintahan Aceh juga mengatur bahwa Aceh berhak memiliki Bendera, Lambang, dan Himne tersendiri yang tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh.
Minta Dana Lembaga Wali Nanggroe Ditambah
Dalam rapat masa sidang I Tahun 2023/2024, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi turut menyinggung terkait Anggaran Wali Nanggroe.
" Pertama, Mengenai permasalah anggaran Wali Nanggroe, Kami menilai Lembaga Wali Nanggroe di Aceh itu sebagai lembaga yang sangat strategis, " ujar Fachrul Razi, Senin (4/9/2023).
Alumni Magister Fisip Universitas Indonesia tersebut menegaskan bahwa hadirnya lembaga Wali Nanggroe turut membantu pemerintah pusat dalam menangani konflik di daerah Aceh itu selalu bisa diselesaikan. "Saya pikir dari dirjen keuangan daerah bisa memantau dan bisa mensupervisi menjadi lebih besar anggarannya," ujar Fachrul Razi.
