Network
PIKIRANACEH.COM - Aceh dikenal memiliki garis pantai yang cukup panjang dan luas dengan potensi hasil perikanan laut dan darat yang melimpah. Bahkan beberapa jenis ikan diantaranya menjadi komoditas sangat penting karena bernilai ekonomi tinggi.
Demikian inti diskusi dan dialog yang berlangsung di RRI Banda Aceh dalam program 'Dialog Pagi' dengan tema 'Mendorong Usaha Perikanan untuk Ekonomi Inklusif' Selasa, (04/06/2024).
Baca Juga: Soal 15 WNA Rakit Kapal Keruk Emas di Aceh Barat, Ini Kata Imigrasi
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Aliman, S.Pi.,M.Si yang diwakili oleh Kabid Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Abdussyakur, S.Pi.,M.Si sebagai narasumber menyebut, Pemerintah Aceh sangat mendukung dan mendorong agar pemanfaatan sumberdaya perikanan mengusung konsep hulu - hilir dengan peningkatan nilai tambah.
DKP Aceh sendiri, ucap Syakur, berharap industri perikanan yang mampu memberikan nilai tambah bagi usaha penangkapan ikan dan budidaya agar dapat memanfaatkan beberapa komoditas unggulan seperti tuna, tongkol, cakalang, ikan karang, udang, kakap, kerapu dan bandeng serta beberapa jenis ikan air tawar lainnya lebih optimal.
"Dalam program ini kita memang harus mengawal pelayanan kita tuh dari hulu ke hilir, baik pada proses penangkapan di laut ataupun proses budidaya di tambak sampai mereka pasarkan ke end user, nah itu coba kita kawal, kita fasilitasi. Sehingga konsep-konsep keberlanjutan bisa tercapai," tambahnya.
Syakur juga mengatakan, jadi azas kita adalah tentang perikanan ini menggunakan konsep keberlangsungan, dimana ada aspek-aspek ekonomi, aspek ekologi, dan aspek sosial yang kita perhatikan. Ia menekankan, jangan sampai usaha perikanan ini nanti tidak berlanjut.
Jadi, kita coba tingkatkan kualitas hasil tangkapan kita sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi pengolah ataupun importir-importir yang menerima ikan kita. Jadi kita pastikan semua bahan-bahan baku yang digunakan oleh pengolah juga tersedia dengan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitasnya.
Kegiatan itu kita pantau, bina dan kita dan dampingi dari proses penangkapan, penanganan ikan di atas kapal sampai mereka pasarkan ke konsumen di daerah maupun ke luar daerah. "Rantai pasok dan rantai dingin kita perhatikan agar mutu ikan terjaga,"
Begitupun, tantangan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya perikanan, oleh DKP Aceh mendorong unit-unit pengolahan ikan (UPI) supaya bisa mengembangkan kapasitas produksinya. Sehingga dapat menyerap lebih banyak ikan tangkapan nelayan.
"Hasil tangkapan tidak hanya dijual dalam bentuk fresh (ikan segar) tetapi juga dalam bentuk olahan seperti ikan Keumamah, bakso ikan, abon ikan dan produk olahan kering lainnya ataupun dijual dalam bentuk produk beku (Frozen),"
Dengan melakukan proses pengolahan, ujar Syakur, maka nilai tambah akan meningkat, misalnya dari sepuluh ribu per kilo nya menjadi lebih meningkat nilai tambahnya.
Selain Abdussyakur, hadir pula narasumber dari kalangan akademisi, Koordinator Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (Prodi PSP) Universitas Syiah Kuala (USK) Alvi Rahmah, S.Pi.,M.Si.
Jika melihat potensi perikanan di Aceh dirinya sepakat dengan apa yang diutarakan oleh DKP Aceh, bahwa hasil tangkapan nelayan selama ini banyak yang menjadi komoditas penting seperti ikan tuna, kerapu, ikan kakap dan lain sebagainya.
"Meskipun begitu kalau kita lihat di lapangan memang ada banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan. Dan ini sebenarnya menjadi PR bagi akademisi baik di prodi PSP maupun lembaga riset," kata Alvi.
Ia menambahkan, melihat dari potensi yang ada sebenarnya cukup besar, hanya tinggal bagaimana kita mengelola yang didasarkan atas konsep keberlangsungan sebagaimana telah disebutkan.
Dari sisi kebijakan, Alvi berpendapat, agar pemanfaatan hasil perikanan itu harus mampu menyentuh kalangan paling bawah terutama dari masyarakat pesisir. "Memang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini telah mendukung, meskipun demikian masih diperlukan perbaikan-perbaikan atau penyesuaian terhadap kondisi di lapangan," kata Alvi.
Ditambahkan, berkaca pada kasus yang terjadi bulan lalu ketika produksi ikan melimpah hingga ada nelayan di PPS Kutaraja Lampulo yang terpaksa membuang karena tidak laku terjual, dosen FKP ini menyarankan agar kedepan ada hubungan kemitraan antara nelayan dengan UPI atau UMKM Pengolahan, sehingga aksi menguburkan ikan tidak terjadi lagi.
"Selain itu perlu juga dipikirkan untuk menambah unit-unit Cold Storage guna menyerap ikan-ikan yang didaratkan di pelabuhan, yang nantinya dapat di stok, dan dijual kembali saat produksi ikan mengalami penurunan. Pada akhirnya harga ikan akan selalu stabil," tutur Alvi lagi.
Menanggapi hal itu Abdussyakur menjelaskan jika hubungan kemitraan dan pembinaan terhadap UMKM Pengolahan Perikanan sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh, baik melalui DKP maupun dinas teknis (SKPA) lainnya seperti halnya H. Munawar dengan brand Mr Phep yang juga sebagai narasumber pada kegiatan pagi ini.
"DKP Aceh juga membuka peluang yang luas bagi swasta untuk berinvestasi di kawasan PPS Kutaraja Lampulo seperti membangun Cold Storage, Pabrik es, Unit usaha pengolahan, dan mungkin di bidang usaha penangkapan ikan, sangat terbuka lebar," ungkap Syakur.
