Network
PIKIRANACEH.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan sanksi DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik merupakan bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dan demokrasi di Indonesia.
“Bagi kami sanksi-sanksi DKPP adalah bagian dari evaluasi bagi penyelenggara Pemilu, serta pembenahan untuk kemajuan besar bagi demokrasi di Indonesia,” ungkapnya saat menghadiri Syukuran Ulang Tahun ke-11 DKPP RI di Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Senin 12 Juni 2023 malam.
Pria yang karib disapa Bagja ini menambahkan selama 11 tahun DKPP selalu menjadi penengah sekaligus jalan manakala komunikasi Bawaslu dan KPU mengalami kebuntuan melalui forum tripartit.
Kepada lembaga penjaga etik penyelenggara Pemilu, sambung alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, Bawaslu akan selalu patuh dengan apapun yang diputuskan oleh DKPP.
“Kami sangat patuh terhadap apapun yang dihasilkan DKPP. Kami hormati seluruh pertimbangan hukum, baik itu pertimbanganya sendiri maupun putusan dari DKPP,” pungkasnya.
