Network
PIKIRAN ACEH - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 berbagai nama bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bermunculan, dan takala penting ada yang sudah mendeklarasikan diri bakal maju pada pilkada 2024.
Sementara itu ada sebagian juga yang masih mencari kendaraan politik untuk maju pada pesta demokrasi di tanggal 27 November 2024 mendatang.
Untuk menunjang dan efektif nya pembangunan dimasa mendatang Koalisi ASPIRASI (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi) yang terdiri dari SETARA Institute, Perludem, TII, dan AJI menggelar dialog kebijakan di Provinsi Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan aspirasi pembangunan inklusif dengan mengundang bakal calon gubernur, tokoh-tokoh yang potensial maju dalam Pilkada, dan beberapa figur di daerah.
Di Aceh, dialog publik tersebut dihadiri oleh Bacagub Aceh dari Partai Aceh, Muzakir Manaf, yang diwakili oleh Nurzahri selaku juru bicara Partai Aceh, M. Nasir Djamil dari Partai Keadilan Sejahtera, Darni Daud, dan Muhammad Nazar.
Sedangkan di Jawa Barat, Bima Arya, Walikota Bogor dua periode yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menjadi satu-satunya Bacagub yang hadir dan menunjukkan keberpihakan pada agenda pembangunan inklusif.
Sementara itu di Sulawesi Selatan, dialog dihadiri oleh Samsul Rizal sebagai mantan Walikota Makassar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.
Halili Hasan, selaku Direktur Eksekutif SETARA Institute dalam rilis pers nya yang diterima pikiranaceh.com pada Kamis 30 Mie 2024 mengatakan, SETARA Institute bersama Koalisi ASPIRASI meyakini bahwa ekosistem toleransi dan inklusi di setiap provinsi dan kabupaten/kota adalah penyangga utama pembangunan inklusif, yang pada pokoknya memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi tidak ada yang tertinggal dalam proses dan penikmat pembangunan. "No one left behind, " Sebut Halili
Lanjutnya, Untuk menumbuhkan ekosistem toleransi dan inklusi, dibutuhkan tiga jenis kepemimpinan yang saling bersinergi, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership)_dan kepemimpinan sosial (societal leadership) yang bekerja dengan software tata kelola pemerintahan yang inklusif (inclusive governance).
Langkah awal membangun tata kelola pemerintahan inklusif ini dimulai dengan komitmen calon pemimpin politik, didukung oleh birokrasi dalam perencanaan pembangunan melalui pembentukan RPJMD inklusif dan aktivasi optimum elemen-elemen sosial dan masyarakat sipil sebagai pilar societal leadership, Terang Halili.
Menurutnya dari berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal.
