Network
Dilansir Kumparan.com, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa pertemuan itu sesungguhnya tidak direncanakan, melainkan keduanya sedang berpapasan. Dia mengatakan Prabowo tidak pernah membahas normalisasi hubungan kedua negara, baik secara formal maupun informal.
"Itu hanya berpapasan dan bertemu sebagai sesama peserta konferensi di lokasi konferensi di mana Pak Prabowo sebelumnya memberikan pidato kunci dan menjawab berbagai pertanyaan dari beberapa peserta konferensi yang diselenggarakan IISS di Bahrain," ujar Dahnil, Minggu, 21 November 2021.
Pendapat Akademisi
Dilansir VOA Indonesia, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, menjelaskan bahwa menurutnya berbagai momen akan dimanfaatkan Israel untuk mengupayakan dan menghembuskan isu normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Dia mengatakan klaim yang mengatakan Indonesia dan Israel bekerjasama dalam mengevakuasi WNI di Gaza merupakan narasi yang dilebih-lebihkan. Israel berusaha meningkatkan posisi mereka di Timur Tengah dengan menampilkan seakan-akan sudah dekat dengan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah umat muslim terbesar.
Baca Juga: UPDATE | Perang Genosida Zionis Israel-Amerika Hari Ke-200
Di sisi lain, pemerintah Indonesia selalu menampilkan pertentangan pada Israel. Misalnya dalam misi kemanusiaan yang berkaitan dengan Israel, Indonesia tidak datang sebagai pemerintahan, melainkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI).
“Tidak mungkin terjadi kontak karena dalam undang-undangnya menyatakan itu, tidak boleh ada simbol-simbol negara dalam berhubungan dengan Israel dalam urusan apapun. Kalaupun ada, itu kelompok swasta. Kelompok swasta barangkali dunia usaha, Palang Merah Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki jaringan dengan Israel,” kata Rezasyah.
Dilansir Kompas.com, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyatakan sependapat dengan Menlu Retno, bahwa Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina bila ingin memulai normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Dia mengatakan, dalam hal ini, Indonesia teguh pada amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama dalam pembukaan yang mengatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
