Network
Perempuan berkaca mata ini kemudian mengatakan, jika pemerintah Aceh mampu mengelola dana otsus dengan baik dan benar, Aceh tidak akan mendapatkan gelar provinsi termiskin di Sumatera dan provinsi paling korup nomor 13 di Indonesia.
@rahma_11.11 Sesekali bongkar. #politikus#aceh#politik#politisi#pemerintah#pemimpin#pejabat#koruptor#danaotsus#info#foryou ♬ Motivation epic - Ofail Nadeem
Merujuk dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aceh menduduki peringkat 13 provinsi paling korup di Indonesia, dengan jumlah 41 kasus.
Hal ini berdasarkan data yang diambil dari kasus korupsi di tahun 2004 hingga 2020.
“Apalagi saya mendapatkan info bahwa tahun 2027 adalah tahun terakhir kita (Aceh) mendapat dana otsus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Di 2028 kita ga ada lagi dana otsus,”
“Bayangkan, pemerintah Aceh mendapatkan dana otsus saja tidak sanggup membuat Aceh berkembang maju. Apalagi kalau dana ostusnya sudah tidak ada lagi,” ungkap Rahma.
Ia pun bertanya kepada pemerintah Aceh, apakah mereka sudah menyiapkan alternatif cerdas dan waras untuk menghadapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Jangan sampai gara-gara ketidak becusan kalian, masyarakat Aceh yang harus menanggung derita. Atau mau mengamandemen undang-undang?,”
“Kalian pikir mengamandemen undang-undang butuh waktu yang singkat? Sudah terlambat! Kemarin-kemarin kalian ke mana aja?,” kritiknya.
Ia pun menyinggung sejumlah masyarakat di Aceh yang masih menyuarkan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia.
