PIKIRANACEH.COM - Zulfadli (Abang Samalanga) resmi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh.
Abang Samalanga dilantik dan diambil sumpah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) Aceh pada Kamis 19 Oktober 2023.
Zulfadli dilantik menjadi ketua DPR Aceh menggantikan Saiful Bahri alias Pon Yaya.
Informasi dihimpun, sidang paripurna pengambilan sumpah dan pelantikan ketua DPR Aceh sisa masa jabatan 2019-2024 dipimpin Plt Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) Aceh Dalimi.
Sidang paripurna DPR Aceh, pelantikan dan pengambilan sumpah Zulfadli sebagai ketua DPRA, turut dihadiri Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR).
Proses pengambilan sumpah dipandu hakim tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh Syamsul Qamar.
Syamsul sempat mengingatkan Zulfadli tentang makna yang terkandung dalam sumpah.
Politikus Partai Aceh itu kemudian diminta mengucapkan sumpah sesuai dipandu Syamsul. Proses pengambilan sumpah berjalan lancar.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua DPR Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD tahun 1945," kata Zulfadli.
Usai pengambilan sumpah, Zulfadli dipeusijuek (tepung tawari) oleh Wali Nanggroe Malik Mahmud. Dia kemudian menyampaikan sambutan pertamanya.
Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meneken SK Zulfadli sebagai Ketua DPR Aceh. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4149 tahun 2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
Mendagri Tito menyetujui Zulfadli sebagai pengganti Saiful Bahri alias Pon Yaya.
"Memutuskan: menetapkan keputusan menteri dalam negeri tentang peresmian pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kesatu: Meresmikan Pengangkatan Saudara Zulfadli, A.Md sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sisa masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji," tulis Mendagri dalam surat keputusan itu. ***