Network
Sebelumnya, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar dalam sambutannya menyampaikan, seperti tahun-tahun sebelumnya Lembaga Wali Nanggroe kembali memberikan anugerah budaya, bertepatan dengan PKA-8 tahun 2023.
“Penyerahan anugerah tentunya bukan sebuah hal kebetulan, melainkan hasil proses panjang, mulai dari tahapan rapat persiapan, pendaftaran, penilaian, hingga verifikasi calon penerima anugerah. Begitu pula dengan calon penerima untuk setiap masing-masing kategori. Anugerah yang diserahkan malam ini juga bukan hasil yang diperoleh secara instan, tapi buah dari dedikasi berpuluh tahun lamanya,” ujarnya.
Oleh karena itu, tutur Malik Mahmud, jika dibandingkan dengan apa yang telah diabdikan oleh masing-masing calon penerima, anugerah ini tentunya tak dapat dibanding-bandingkan.
Baca : Kabupaten Aceh Timur Juara Pertama Pameran Kuliner di Even PKA ke-8
“Namun inilah salah satu bentuk nyata upaya kami dalam menghargai dan mengapresiasi setinggi-tingginya jasa besar para penjaga warisan indatu di bumi Serambi Mekkah ini,” ungkapnya.
Malik Mahmud menambahkan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu manifestasi dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia pada 2005 lalu.
Dalam UUPA dan Qanun Nomor 10 tahun 2019, disebutkan bahwa salah satu wewenang Lembaga Wali Nanggroe adalah memberikan gelar atau derajat.
“Dimana dalam qanun ini disebutkan antara lain; Lembaga Wali Nanggroe mempunyai wewenang untuk memberikan dan mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa, dan adat istiadat rakyat Aceh,” jelasnya.
Sehingga, pemberian gelar khususnya di bidang kebudayaan, sangat penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan. Karena budaya merupakan identitas suatu bangsa.
Baca : Peserta Lomba Boh Gaca di Penghelatan Budaya 8 Aceh, Ini Makna dan Motifnya
