Network
‘Dengan segala cara yang diperlukan’ dan dengan damai
Demonstrasi mahasiswa, betapapun damainya demonstrasi tersebut, selalu menjadi tantangan bagi pemerintah sejak protes tahun 1968 di Kolombia menentang perang di Vietnam.
Universitas-universitas lain seperti Universitas Michigan dan NYU juga mengikuti langkah tersebut, dan dengan demikian gerakan anti-perang mendapatkan daya tarik dan perhatian dari generasi muda Amerika.
Pada minggu lalu, kampus Morningside di Columbia telah menjadi panggung Perkemahan Solidaritas Gaza di mana tenda-tenda telah didirikan oleh para mahasiswa, menampung poster-poster yang menyerukan diakhirinya pengepungan dan genosida di Gaza yang didorong oleh sekutu Barat.
Perkemahan di lokasi tersebut merupakan tempat berbagai bentuk protes seperti pengajaran (yang dimulai pada protes Vietnam tahun 1960-an), tarian, dan pembacaan puisi, sementara siswa lain terlihat menyelesaikan tugas dan melukis.
Lalu terjadilah tindakan keras yang dilakukan oleh pihak terbaik di New York, NYPD. Bayangkan ini: Amerika mempunyai masalah, alih-alih menggunakan cara baik-baik untuk menyelesaikan masalah, siapa yang akan mereka hubungi? Polisi.
Mahasiswa Columbia, selama protes damai mereka, telah menyerukan divestasi penuh universitas tersebut dari hubungan dengan “Israel” dan entitas bisnis pendudukan.
Namun, yang mengejutkan, Kepala NYPD John Chell mengungkapkan bahwa Rektor Universitas Nemat “Minouche” Shafik (keturunan Mesir) menelepon polisi setelah menyebut demonstrasi tersebut sebagai “bahaya yang jelas dan nyata.”
“Sebagai gambaran, mahasiswa yang ditangkap bersikap damai, tidak melakukan perlawanan apa pun, dan menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan dengan cara damai,” ujarnya.
Mari kita kembali ke 235 tahun yang lalu, saat pembentukan Konstitusi AS, khususnya Amandemen Pertama, yang menyatakan bahwa “Kongres tidak boleh membuat undang-undang… yang membatasi kebebasan berpendapat, atau pers; atau hak masyarakat untuk mendapatkan kebebasan berpendapat secara damai, berkumpul, dan mengajukan petisi kepada pemerintah untuk penyelesaian keluhan.”
