Network
PIKIRAN ACEH – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan bahwa penggugat dalam sengketa pemilihan umum (Pemilu) tidak selalu akan kalah di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini merupakan tanggapan Mahfud terhadap dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berpotensi dibawa ke MK.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyatakan bahwa jika MK menemukan bukti terjadinya pelanggaran yang sah dan meyakinkan, MK memiliki kewenangan untuk melakukan diskualifikasi terhadap pemenang atau memerintahkan pemilu untuk diulang.
"Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan," kata Mahfud saat diwawancarai setelah menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Aula FK UI Gedung IMERI, di Salemba, Jakarta Pusat pada 17 Februari 2024.
Mahfud juga mengingatkan pada pengalaman sengketa pemilu yang pernah dia alami ketika menjadi Ketua MK.
Baca Juga: Ternyata MK RI Pernah Batalkan Hasil Pemilu Curang
Pada saat itu, MK menemukan bukti kecurangan dalam proses pemilu dan mengambil langkah untuk membatalkan hasil pemilu atau mendiskualifikasi pemenangnya.
Sebagai contoh, Mahfud mengingatkan kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur tahun 2008, di mana MK membatalkan kemenangan seorang calon dan memberikan kemenangan kepada pihak yang sebelumnya kalah karena terbukti adanya kecurangan.
Menurut Mahfud, keputusan-keputusan MK dalam sengketa pemilu tersebut telah menjadi yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan perkara serupa.
"Jadi, ini sudah menjadi yurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), di peraturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) itu ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu," ujarnya. Dengan demikian, Mahfud menekankan bahwa bukti-bukti kecurangan dalam pemilu bisa menjadi dasar bagi MK untuk mengambil tindakan yang tepat, termasuk diskualifikasi atau pemilu ulang, sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.
Dengan berbagai kasus yang telah terjadi dan menjadi yurisprudensi, Mahfud berharap agar proses hukum dalam sengketa pemilu dapat berlangsung dengan transparan dan adil, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. ***
Berita ini sudah terbit di Pikiran Rakyat dengan judul "Mahfud MD Sebut MK Dapat Batalkan Hasil Pemilu dan Memberikan Kemenangan kepada yang Kalah karena Kecurangan"
