Network
"Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar," kata Anies.
"Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilaya,h bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi," kata Anies," sambungnya.
Paslon Ganjar-Mahfud tiba di ruang sidang MK didampingi oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat.
Mahfud MD mengungkap daftar negara yang pernah membatalkan hasil pemilu karena terindikasi kecurangan.
Hal tersebut disampaikan Mahfud sebagai prinspal pemohon dalam sidang perdana perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
"Di berbagai negara, banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil Pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi dan Thailand serta beberapa negara yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah," kata Mahfud.
Sementara itu, tim hukum Prabowo-Gibran mengaku sedih mendengar gugatan yang dibacakan oleh cawapres Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi. Otto Hasibuan menyoroti negara-negara yang dijadikan contoh demokrasi oleh penggugat adalah negara-negara di Afrika.
Menurut Otto, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia justru lebih baik dari negara-negara tersebut.
"Dari pihak pemohon dua merujuk kepada putusan-putusan pengadilan yang ada negara-negara, Kenya, Zimbabwe dan juga Malawi. Terus terang saja saya sangat sedih, menyesalkan itu, seakan-akan kita dituduh dengan pernyataan itu, seakan-akan negara kita lebih rendah dari Malawi, Kenya dan Zimbabwe," ujar Otto.
Menanggapi debat antara Mahfud dan tim hukum pasangan Prabowo-Gibran, mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan menegaskan bahwa kemungkinan pembatalan hasil pemilu itu bisa saja terjadi.
