Network
Sehingga, jika Aceh dipimpin oleh orang luar, maka dia hana di tuho saho (tidak tahu apa-apa), esensi masalah yang sedang terjadi dalam masyarakat Aceh.
"Akibatnya terapi dan solusi yang kebijakan yang ditempuh menjadi tidak nyambung dan bahkan kontra produktif dalam menyelesaikan permasalahan," ujarnya.
Selain itu, tambah Taqwaddin, kriteria lainnya yang diperlukan pemimpin Aceh adalah teupeu. Artinya, gubernur harus mengetahui segala hal yang terjadi dalam masyarakat dan pemerintahannya.
Aneh misalnya, ketika pupuk sudah langka, petani sudah kewalahan karena sedang musim tanam, tetapi gubernur tidak mengetahui masalah tersebut. Begitu terkait naiknya harga kebutuhan dasar masyarakat.
"Makanya, salah satu kriteria untuk menjadi pemimpin di Aceh harus teupeu dan peduli. Gubernur Aceh harus memiliki banyak mata untuk melihat dan banyak telinga untuk mendengarkan keluhan rakyat," katanya.
Kriteria lainnya adalah teupat, ini berarti dengan jujur, amanah, dan dapat dipercaya, orang seperti ini susah berbohong apalagi ingkar janji kepada rakyat.
Memang tidak mudah mencari sosok seperti itu. Tetapi, semua pihak harus berupaya keras menemukan dan memilihnya.
Terakhir, tambah dia, adalah kriteria politik praktis, ini meliputi adanya dukungan partai politik yang memenuhi syarat parlemen threshold dan lainnya.
Calon gubernur yang diusung memiliki popularitas yaitu dikenal luas oleh konstituen serta adanya potensi elektabilitas memadai.
Dirinya menegaskan, tingginya popularitas tidak serta merta menunjukkan tingginya elektabilitas. Pernah ada seorang rektor yang sangat populer dari universitas terbesar di Aceh. Tetapi, ketika dirinya maju sebagai calon gubernur, elektabilitasnya rendah.
