Network
PIKIRANACEH.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Aceh, Maitanur di sebuah media lokal (Selasa, 11/07/2023) menyebut, menghadapi pemilu 2024, money politics (politik uang) dan black campaign (kampanye hitam) masih tinggi di Aceh.
Baca Juga: OJK Beri Sinyal Bank Konvensional Kembali ke Aceh
Pernyataan yang katanya hasil pemetaan Bawaslu tersebut dikeluarkan pada saat acara Workshop Pengawasan Partisipatif Menuju Sukses Pemilihan Umum Tahun 2024 yang digelar di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.
Black campaign sering dilakukan oleh salah satu kandidat bahkan setiap kandidat atau tim kampanye kandidat untuk menjatuhkan kandidat lainnya secara brutal dan tidak terhormat.
Menurut Wirdyaningsih, S.H., M.H. akademisi FHUI, black campaign merupakan istilah yang sering digunakan di Indonesia untuk menyebut kegiatan-kegiatan yang dikenal sebagai negative campaign dalam rangka menjatuhkan lawan politik.
Mencegah maraknya kasus black campaign konon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah berwacana untuk membentuk Tim Cegah Hoaks dan Black Campaign jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang kemudian sejumlah pihak merasa usulan tersebut belum diperlukan karena masih bisa diakomodir secara legal formal oleh para penegak hukum termasuk polisi.
Baca Juga: Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan Resmi Ditahan
Menanggapi wacana Kapolri, pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan selama ini kasus hoaks maupun black campaign masuk dalam delik aduan. Tinggal satuan fungsional yang sudah ada saja bekerja lebih efektif dan efisien. Artinya pembentukan tim khusus belum diperlukan.
Baik black campaign maupun money politics keduanya merupakan perbuatan yang melanggar aturan Pemilu dan undang-undang yang berlaku. Prinsip pemilu harus dijalankan dengan asas langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia.
