PIKIRANACEH.COM |NASIONAL – Bagi masyarakat miskin/rentan yang berada didalam desil terbawah dari data kemiskinan, mendapatkan bantuan sosial (bansos) adalah hal yang sangat membantu.
Bukan saja bansos sebagai stimulus, akan tetapi bisa sedikit meringankan beban dari kebutuhan keluarga yang sedang meningkat dan serba mahal seperti sekarang ini.
Meskipun untuk penyaluran Tahap 2 belum selesai, tetapi pemerintah akan segera mencairkan kembali bansos Tahap 3 untuk BPNT Sembako yang penyalurannya melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) sekaligus merangkap ATM.
Sedangkan untuk penyaluran BPNT Sembako dan PKH Tahap 3 melalui kantor pos, akan dilakukan paling cepat Juni nanti dan lambat Agustus 2023.
Hal ini didasarkan pada juknis yang telah ada.
Hanya saja, tinggal menunggu surat resmi saja, beserta SP2D (Surat Perintah Penyaluran Dana).
Nantinya bansos BPNT Sembako akan yang disalurkan secara bersamaan dengan bansos PKH.
Jika dibandingkan tahun lalu, maka penyaluran bansos tahun ini agak sedikit berbeda.
Disamping jadwal yang awalnya molor, juga dibarengi dengan format bantuan yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tuna (BLT).
Untuk PKH yang diterima bisa non tunai, dan tunai.
Sedangkan BPNT Sembako tidak lagi berbentuk paketan sembako yang telah ditentukan.
Akan tetapi, berbentuk tunai, dan non tunai juga.
Jika nanti disalurkan melalui kantor pos, penerima akan mendapatkan undangan yang berisikan barcode.
Sehingga nanti ketika pengambilan, maka barcode itulah yang discan dan penerima bansos wajib menunjukan KTP yang sama dengan terdata di basis data milik PT Pos.
Penyaluran bansos menggunakan metode ini sudah berjalan sejak 2022 lalu.
Hal ini dikarenakan, Kemensos ingin mngurangi kecurangan terhadap dana bansos.
Seperti kasus korupsi dana bansos oleh agen Brilink yang ada di Sulawesi Selatan hingga merugikan negara hampir 25 Miliar.
Metodenya adalah dengan menentukan komoditi apa yang harus dibelanjakan dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian oknum agen Brilink tersebut kerap juga menggesek saldo e-wallet Bansos BPNT, dan tidak memberikanya kepada penerima dengan dalih saldo kosong.
Kemudian alasan lainnya, dikarenakan tidak Ada lagi TKSK dan Koordinator Daerah BPNT karena Direktorat Fakir Miskin dihapuskan. Hal ini membuat tidak adanya petugas dilapangan yang menghandle data maupun penyaluran pada bansos ini.
Berbeda seperti bansos PKH yang memiliki Pendamping PKH. (***)