Network
Untuk PKH yang diterima bisa non tunai, dan tunai.
Sedangkan BPNT Sembako tidak lagi berbentuk paketan sembako yang telah ditentukan.
Akan tetapi, berbentuk tunai, dan non tunai juga.
Jika nanti disalurkan melalui kantor pos, penerima akan mendapatkan undangan yang berisikan barcode.
Sehingga nanti ketika pengambilan, maka barcode itulah yang discan dan penerima bansos wajib menunjukan KTP yang sama dengan terdata di basis data milik PT Pos.
Penyaluran bansos menggunakan metode ini sudah berjalan sejak 2022 lalu.
Hal ini dikarenakan, Kemensos ingin mngurangi kecurangan terhadap dana bansos.
Seperti kasus korupsi dana bansos oleh agen Brilink yang ada di Sulawesi Selatan hingga merugikan negara hampir 25 Miliar.
Metodenya adalah dengan menentukan komoditi apa yang harus dibelanjakan dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian oknum agen Brilink tersebut kerap juga menggesek saldo e-wallet Bansos BPNT, dan tidak memberikanya kepada penerima dengan dalih saldo kosong.
Kemudian alasan lainnya, dikarenakan tidak Ada lagi TKSK dan Koordinator Daerah BPNT karena Direktorat Fakir Miskin dihapuskan. Hal ini membuat tidak adanya petugas dilapangan yang menghandle data maupun penyaluran pada bansos ini.
