Network
PIKIRANACEH.COM - Salah satu bantuan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejati Aceh yaitu Pengadaan Benih Ikan Kakap sebesar Rp15 Milyar. Idealnya proses pengadaan tersebut dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai leading sector sesuai Tupoksi.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Aceh (HIMPALA) Syahril Ramadhan dalam rilis yang diterima PIKIRAN ACEH, Selasa (21/05/2024).
Baca Juga: HIMPALA Kecam Proyek Fiktif Pengadaan Benih Ikan Di BRA
DKP Aceh seharusnya menjadi lembaga SKPA yang melakukan kegiatan proses pengadaan bantuan hibah tersebut. Bukan hanya kegiatan pengadaannya, DKP Aceh juga memiliki kewenangan dalam hal mendata, membina dan mengawasi setiap pelaku usaha baik dibidang perikanan maupun kelautan.
Jika berkaitan dengan tupoksinya kemungkinan DKP Aceh telah mengantongi data pembudidaya dan nelayan tersebut. Namun jika data spesifik sebagai korban konflik, mantan kombatan dan tapol napol, sudah bisa dipastikan DKP Aceh tidak mempunyai nya karena itu bukan masuk dalam tupoksinya.
Maka dari itu seharusnya BRA berkolaborasi dengan DKP Aceh untuk melakukan kegiatan anggaran ini agar berdaya guna dan berhasil guna, serta tidak akan menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
“Seharusnya BRA itu kan bisa menitipkan program-programnya pada SKPA leading sektor terkait, karena dipastikan setiap SKPA terkait pasti memamahami regulasi dan mekanisme pengadaan secara spesifik”, ungkap Syahril atau akrab disapa Ariel.
Selain menghindari kesalahan dalam proses pengadaan, Ariel juga menyampaikan bahwa ada sektor terkait yang membutuhkan kompetensi khusus, contohkan pertanian, peternakan dan perikanan. Sektor ini membutuhkan keahlian khusus karena berkaitan dengan benda hidup, disana perlu penanganan khusus.
