Network
PIKIRANACEH.COM - Wakil Ketua PHRI Bali, IGN Rai Suryawijaya, menilai bahwa ratusan vila dibangun secara ilegal atau tanpa izin lengkap di Bali. Masalah ini telah terjadi sejak tahun 2015.
"Kalau saya lihat vila ilegal di daerah Badung hampir 20-30 persen. Hampir di seluruh Bali 20-30 persen atau ratusan harus ditertibkan," katanya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pariwisata Bali Era Baru di Kantor Gubernur Bali, Rabu (31 Mei 2023).
Rai menanggapi temuan Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danu Putra, dan Gubernur Bali, Wayan Koster, mengenai praktik WNA yang meminjam identitas WNI untuk membangun usaha, termasuk di Bali. Modus operandi yang dilakukan oleh WNA ini adalah menggunakan nama WNI untuk membangun rumah mewah dengan izin tinggal (residence). Setelah rumah tersebut selesai dibangun, rumah tersebut kemudian digunakan secara pribadi dalam jangka waktu tertentu.
Selanjutnya, rumah-rumah tersebut disewakan secara online tanpa melengkapi surat izin usaha vila, homestay, atau pondok wisata.
"Dia pakai izin residence dulu enggak pake izin vila, enggak pake izin pondok wisata atau hotel, kemudian pakai privat dulu kemudian disewakan," katanya.
Rai tidak bisa menghitung secara pasti jumlah vila ilegal ini. Jumlah vila di Bali juga sejatinya amburadul. Menurutnya, ada ketidaksesuaian data jumlah vila antara Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan dan Pajak di Bali.
"Saya pernah mendata seperti ini contohnya di Dinas Pariwisata data nya beda dengan Dinas Perizinan, Dinas Perizinan beda juga dengan Dinas Pendapatan karena Pendapatan yang penting mereka punya pajak walaupun enggak punya izin, punya NPWP itu penting bagi mereka," katanya.
Rai berharap dari rapat koordinasi ini pihak pemerintah bisa menertibkan usaha-usaha ilegal yang merugikan pariwisata Bali.
"Karena sudah terlalu lama pariwisata tidak terarah, sekarang dengan visi Gubernur Bali khusus di bidang pariwisata, menjadi momen melakukan sinkronisasi data dan ini (penertiban)," kata Rai.
