Network
PIKIRANACEH.COM - Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memastikan ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar untuk kebutuhan melaut nelayan yang disalurkan oleh SPBUN tetap tersedia agar usaha nelayan berjalan lancar.
Meskipun demikian, DKP Aceh telah mendapatkan laporan dari DP2KP Banda Aceh soal adanya indikasi kekurangan BBM solar bersubsidi yang dibutuhkan para nelayan. Akibatnya masa antrian Kapal nelayan di pangkalan SPBUN memakan waktu lama.
Baca Juga: Ini Jadwal Perekrutan Pantarlih, Syarat dan Tahapan Seleksi Pantarlih
Merespon hal itu, Kepala DKP Aceh Aliman, S.Pi.,M.Si dengan cepat melakukan sidak, mengecek kondisi ketersediaan BBM di salah satu SPBUN yang ada di Komplek TPI Lama Lampulo, Banda Aceh, Rabu (29/05/2024).
Aliman bersama Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja dan jajaran mendatangi SPBUN PT Tuah Sejati untuk mendapatkan informasi lapangan terkait keluhan kekurangan BBM bersubsidi untuk nelayan.
Berdasarkan penuturan pihak SPBUN PT Tuah Sejati Aliman memperoleh informasi bahwa kuota BBM yang ada saat ini (eksisting) sebanyak 200 ton, dari jumlah tersebut memang ada penambahan dari sebelumnya sebanyak 8 ton. Tetapi dari jumlah tersebut masih belum mencukupi hingga 100-150 ton lagi setiap bulannya.
Aliman juga merincikan, dari kuota 200 ton itu, oleh PT Pertamina tidak memasok sekaligus. Tetapi disuplai rutin per hari, yakni sebanyak 8 ton atau 24 kali dalam sebulan. "Mungkin kedepan Pertamina dapat menambah lagi sampai 10-15 ton,"
Menurut Aliman, faktor BBM sangat mempengaruhi produktivitas nelayan dan harga ikan baik ditingkat grosir maupun pasar konsumen. Terlebih jika dikaitkan dengan pengendalian inflasi. "Biaya BBM menjadi variabel harga pokok penjualan bagi usaha penangkapan ikan, dan ini berkorelasi positif dengan tingkat harga ikan di pasar,"
