18 tahun damai Aceh, seriuskah pemerintah RI merealisasikan MoU Helsinki ?

Penulis: Zulfadhli Nurdin

Juru Bicara Muda Seudang Aceh Utara

PIKIRANACEH.COM - Penandatanganan Nota Kesepahaman atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 silam, menandai berakhirnya perang sipil selama tiga dekade di Aceh.

Sejumlah poin menyangkutp enyelenggaraan pemerintahan Aceh di bawah Indonesia disepakati di sana, termasuk di dalamnya soal HAM, amnesti dan reintegrasi anggota GAM ke dalam masyarakat, hingga penyelesaian perselisihan.

Baca Juga: 18 Tahun Perjalanan MoU Helsinki

Ketika penandatanganan MoU Helsinki, muncul respon yang beragam dari pihak pemerintah ketika itu, setidaknya ada tiga respon yang mencuat. Pertama anggapan bahwa MoU Helsinki menjadi pintu masuk kemerdekaan Aceh, Kedua MoU Helsinki dianggap jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik Aceh tanpa kekerasan dan yang ketiga mengganggap MoU Helsinki merupakan langkah yang sangat berani dengan resiko tinggi. 

Bahkan ada juga yang pesimis dengan kesepakatan berdamai antara GAM dan RI. Mereka menuduh GAM memiliki agenda terselubung di balik MoU Helsinki ini. Sudah 18 tahun semenjak MoU tersebut ditandatangani, kekhawatiran tersebut tidak pernah terbukti.