Network
PIKIRANACEH.COM - DPR meminta Kementerian BUMN untuk melakukan reformasi sistem perbankan sebagai imbas dari terganggunya layanan transaksi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selama hampir satu pekan, yakni sejak Senin. layanan transaksi BSI, baik di ATM maupun BSI Mobile terganggu meski sudah mulai pulih.
Imbas dari gangguan ini, anggota Komisi VI DPR RI Rafly Kande minta jajaran direksi BSI dicopot.
"Kami minta menteri BUMN Erick Thohir agar jabatan utama BSI dicopot semua, mulai Aceh sampai Nasional. Agar menempatkan orang-orang yang tepat dalam melakukan reformasi sistem perbankan ke depan,” ujae Rafly Kande dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR.
Persoalan kelalaian manajemen BSI, disebut Rafly Kande membuat layanan perbankan menjadi terganggu.
"Kekecewaan masyarakat Aceh sebagai nasabah terbesar BSI, sudah di titik nadir sehingga meminta mengembalikan Bank Konvensional dengan membuat ruang diskusi dengan pakar akademisi, pakar ekonomi, praktisi bisnis, ulama dan pejabat pemerintah Aceh," sambung Politisi dari Dapil Aceh itu.
Dalam pandangannya, apabila pemerintah turut membantu menyelesaikannya, masalah ini bisa cepat tuntas.
Pemerintah memiliki lembaga yang lengkap seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).
