PIKIRANACEH.COM - Pilpres Turki baru saja usai dilaksanakan. Ternyata mayoritas Warga negara Turki masih percaya dengan sosok Recep Tayyip Erdogan untuk memimpin turki.
Hal tersebut terbukti, Petahana ini berhasil kembali memenangi Pilpres Turki putaran kedua yang diselenggarakan pada Minggu 28 Mei 2023.
Hasil resmi menunjukkan Erdogan meraup 52,1 persen suara dalam Pilpres Turki putaran kedua.
Sedangkan lawannya, Kemal Kilicdaroglu 47,9 persen suara.
Dengan ini, Erdogan berhasil memperpanjang kekuasaannya di Turki hingga 2028.
Dengan kata lain, Erdogan menjadi Presiden Turki 3 periode. Capaian yang diraih Erdogan ini tak mulus.
Erdogan mempertaruhkan warisannya selama dua dekade dalam pemungutan suara melawan aliansi oposisi yang kuat.
Erdogan pertama kali terpilih menjadi Presiden Turki pada 2014, setelah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 2003.
Pemilu kali ini telah dilihat sebagai salah satu yang paling penting bagi Turki.
Pihak oposisi yakin bahwa mereka memiliki peluang kuat untuk menggulingkan Erdogan dan membalikkan kebijakannya setelah popularitasnya dilanda krisis biaya hidup.
Sebaliknya, kemenangan Erdogan akan memperkuat citranya yang tak terkalahkan, setelah dia mengubah kebijakan domestik, ekonomi, keamanan, dan luar negeri di negara anggota NATO berpenduduk 85 juta orang itu.
Sebagaimana dikutip dari Reuters, dalam pidato kemenangan di Ankara, Erdogan berjanji untuk meninggalkan semua perselisihan dan bersatu di belakang nilai-nilai dan impian nasional.
Tetapi, dia kemudian menyerang oposisi dan menuduh Kilicdaroglu berpihak pada teroris tanpa memberikan bukti.
Dia mengatakan, pembebasan mantan pemimpin partai pro-Kurdi Selahattin Demirtas, yang dia cap sebagai "teroris," tidak akan mungkin dilakukan di bawah pemerintahannya.
Erdogan mengatakan inflasi adalah masalah paling mendesak di Turki.
Sementara itu, Kemal Kilicdaroglu menyebut Pilpres kali ini sebagai Pemilu yang paling tidak adil dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, dia tidak membantah hasilnya. Kekalahan Kilicdaroglu kemungkinan akan diratapi oleh sekutu Turki di NATO yang khawatir dengan hubungan Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Putin sendiri dilaporkan telah mengucapkan selamat kepada "sahabatnya" itu atas kemenangan di Pilpres Turki 2023.
Profil Recep Tayyip Erdogan
Berawal dari kehidupannya yang sederhana, Recep Tayyip Erdogan telah tumbuh menjadi seorang raksasa politik, memimpin Turki selama 20 tahun dan membentuk kembali negaranya melebihi pemimpin mana pun sejak era Mustafa Kemal Ataturk, bapak republik modern yang sangat dihormati di Turki.
Namun peluangnya untuk melanggengkan kekuasaannya hingga dekade ketiga berada di ujung tanduk, karena Turki tertatih-tatih akibat diguncang gempa terdahsyat sejak 1999.
Oposisi menuduhnya gagal memitigasi bencana di negara yang rawan gempa, juga salah mengelola ekonomi.
Kebangkitan Menuju Kekuasaan
Recep Tayyip Erdogan lahir pada Februari 1954. Dia dibesarkan sebagai putra dari seorang pelaut di Angkatan Laut di Laut Hitam di wilayah utara Turki.
Ketika dia berusia 13 tahun, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Istanbul, dengan harapan bisa memberikan pendidikan yang lebih baik kepada kelima anaknya.
Saat muda, Erdogan pernah berjualan limun dan bagel wijen, yang dikenal sebagai “simit” demi mendapatkan uang tambahan.
Dia bersekolah di sekolah Islam sebelum meraih gelar manajemen dari Universitas Marmara Istanbul. Gelar diplomanya kerap menjadi sumber kontroversi.
Oposisi menuding dia tidak memiliki gelar sarjana penuh, namun setara dengan gelar vokasi, sebuah tuduhan yang selalu dibantah oleh Erdogan. Erdogan muda juga tertarik pada sepak bola.
Dia sempat menjadi bagian dari tim semi-profesional hingga tahun 1980-an.
Namun hasrat utamanya adalah politik. Pada 1970-an dan 1980-an, dia aktif di kalangan Islamis, dan bergabung dengqn Partai Kesejahteraan pro-Islam pimpinan Necmettin Erbakan.
Ketika partai tersebut semakin populer pada 1990-an, Erdogan mencalonkan diri sebagai wali kota Istanbul pada 1994, dan memimpin kota itu selama empat tahun.
Erbakan, perdana menteri Islamis pertama Turkiye, menjabat hanya satu tahun sebelum dipaksa mundur pada 1997 oleh militer, dan Erdogan juga berkonflik dengan otoritas sekuler di negara itu.
Pada tahun yang sama, dia dihukum karena menghasut kebencian rasial setelah membaca puisi nasionalis di depan umum yang salah satu lariknya berbunyi:
“Masjid adalah barak kami, kubah adalah helm kami, menara masjid adalah bayonet kami, dan orang-orang yang loyal adalah tentara kami.”
Setelah menjalani hukuman empat bulan penjara, dia kembali terjun ke dunia politik. Namun pada 1998, partai politiknya dilarang oleh pemerintah karena melanggar prinsip-prinsip sekuler yang ketat dari negara Turki modern.
Pada Agustus 2001, dia mendirikan partai berakar Islam baru bersama sekutunya, Abdullah Gul, yang diberi nama Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).
Popularitas Erdogan meningkat, terutama di kalangan dua kelompok: pertama, oleh kelompok religius mayoritas Turki yang merasa terpinggirkan oleh elite sekuler di negara itu.
Kedua, oleh mereka yang menderita akibat krisis ekonomi pada akhir 1990-an.
Pada tahun 2002, AKP memenangkan pemilihan parlemen. Pada tahun berikutnya, Erdogan diangkat sebagai perdana menteri.
Dia bertahan sebagai ketua partai hingga saat ini.
Tiga Periode Sebagai Perdana Menteri
Sejak tahun 2003, dia menjadi perdana menteri selama tiga periode, pada era pertumbuhan ekonomi yang stabil sehingga dia mendapat pujian internasional sebagai seorang reformis.
Kelompok kelas menengah di Turki berkembang, dan jutaan orang keluar dari kemiskinan karena Erdoga memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur raksasa untuk memodernisasi Turki.
Erdogan berhasil meyakinkan pemilih dari kelompok minoritas Kurdi di Turki selama tahun-tahun awal dia berkuasa.
Hak-hak orang Kurdi dipulihkan dan setelah tiga dekade berkonflik, proses perdamaian baru diluncurkan pada Maret 2013 yang membuat kelompok militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) mengumumkan gencatan senjata.
Namun kesekapatan itu hanya bertahan dua tahun, sebelum siklus kekerasan yang berkepanjangan itu kembali terjad
Pada 2013, para kritikus mulai memperingatkan bahwa Erdogan menjadi semakin otokratis.
Pada musim panas 2013, pengunjuk rasa turun ke jalan, sebagian dipicu rencana pemerintahan Erdogan mengubah taman yang sangat disukai orang-orang di pusat Kota Istanbul, juga untuk menantang pemerintahannya yang semakin otoriter.
Erdogan memerintahkan penggusuran paksa pengunjuk rasa dari Taman Gezi dan penggunaan kekuatan polisi yang berlebihan memicu demonstrasi massa yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Itu menandai titik balik dalam pemerintahannya.
Di mata para pengkritiknya, Erdogan bertindak lebih seperti seorang sultan dari Kesultanan Ustmaniyah dibandingkan seorang demokrat.
Kebangkitan Umat Muslim
Partai yang dipimpin Erdogan juga mencabut larangan perempuan mengenakan jilbab di kampus-kampus dan tempat pelayanan publik yang berlaku setelah kudeta militer pada tahun 1990.
Larangan tersebut juga akhirnya dicabut untuk para perempuan di institusi kepolisian, militer, dan peradilan.
Kritikus mengeluhkan bahwa Erdogan telah merusak pilar-pilar republik sekuler yang dibangun Mustafa Kemal Ataturk.
Meski religius, Erdogan selalu membantah bahwa dia ingin memaksakan nilai-nilai Islam, dan bersikeras dia hanya mendukung hak-hak orang Turki untuk mengekspresikan keyakinan mereka secara lebih terbuka.
Namun, dia berulang kali mengatakan bahwa peran perempuan di dalam masyarakat harus “memenuhi peran gender tradisional” dan bagi perempuan peran yang dimaksud itu adalah “menjadi ibu dan istri yang ideal”, di atas segalanya.
Dia mengutuk feminis dan mengatakan para laki-laki dan perempuan tidak bisa diperlakukan secara sama.
Erdogan telah lama memperjuangkan perjuangan Islam dan Islam politik, kelompok-kelompok yang secara ideologis dekat dengan Ikhwanul Muslimin yang tertindas di Mesir.
Terkadang, dia menggunakan salam empat jari khas kelompok itu rabaa.
Pada Juli 2020, dia mengonversi Hagia Sophia yang bersejarah di Istanbul menjadi masjid, membuat marah banyak orang Kristen dan Muslim sekuler di Turki.
Hagia Sophia dibangun 1.500 tahun yang lalu sebagai katedral, dan dijadikan masjid oleh rezim Ottoman.
Namun Ataturk mengubahnya menjadi museum, simbol dari negara sekuler baru.
Memperkuat Cengkeramannya
Erdogan dilarang mencalonkan diri kembali sebagai perdana menteri pada 2014 karena telah mencapai batas tiga kali masa jabatan.
Dia kemudian mencalonkan diri untuk peran seremonial sebagai presiden dalam pemilihan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dia berencana mereformasi jabatan tersebut melalui konstitusi yang baru, yang oleh para kritikus diyakini akan menantang pendirian sekuler negara itu.
Namun pada masa-masa awal kepresidenannya, dia menghadapi dua ujian atas kekuasaannya.
Partainya kehilangan suara mayoritas di parlemen selama beberapa bulan pada 2015, dan dua tahun berikutnya, tepatnya pada 15 Juli 2016, upaya kudeta terjadi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade di Turki.
Hampir 300 warga sipil tewas ketika mereka berupaya memblokir pergerakan maju komplotan kudeta.
Plot kudeta itu dituduhkan pada kelompok Gulen, yang dipimpin oleh seorang cendekiawan Islam yang berbasis di AS bernama Fethullah Gulen.
Gerakan sosial dan budaya dari kelompok Gulen telah membantu Erdogan meraih kemenangan dalam tiga pemilihan berturut-turut, tetapi ketika kedua sekutu itu bercerai, timbul dampak yang dramatis bagi masyarakat Turki.
Menyusul upaya kudeta pada 2016, sekitar 150.000 pegawai negeri dipecat dan lebih dari 50.000 orang ditahan termasuk tentara, jurnalis, pengacara, polisi, akademisi, hingga politisi Kurdi.
Aksi represif terhadap kritik ini memicu kekhawatiran internasional, dan berkontribusi pada mendinginnya hubungan Turkiye dengan Uni Eropa: pengajuan Turkiye untuk bisa bergabung dengan Uni Eropa tidak berprogres selama bertahun-tahun.
Argumen Turki soal masuknya imigran ke Yunani memperburuk situasi itu.
Erdogan menang tipis dalam referendum 2017 yang memberinya kekuasaan kepresidenan, termasuk hak untuk memberlakukan status keadaan darurat dan menunjuk pejabat tinggi publik, serta untuk campur tangan dalam sistem hukum.
Aktor Internasional
Sepanjang masa kepemimpinannya, Erdogan juga tumbuh sebagai tokoh penting dalam politik internasional.
Dia menunjukkan Turki sebagai kekuatan regional dan gaya diplomasinya yang agresif membuat marah para sekutunya di Eropa dan sekitarnya.
Meskipun dia adalah pemimpin dari negara anggota NATO, Erdogan berhubungan dekat dengan Vladimir Putin dari Rusia dan memposisikan dirinya sebagai penengah dalam perang Rusia di Ukraina.
Dia membantu menengahi kesepakatan yang membuka koridor aman untuk ekspor biji-bijian melalui Laut Hitam, dan mencegah penghentiannya saat Rusia berencana mengakhiri perjanjian tersebut.
Erdogan juga membuat Swedia dan Finlandia menunggu pengajuan mereka untuk bergabung dengan aliansi NATO.
Dia akhirnya menyetujui Finlandia untuk bergabung, tapi menahan Swedia dan menuduh negara itu menyembunyikan separatis Kurdi dan pembangkang lainnya yang dia anggap sebagai “teroris”.
Keadaan Berbalik
Banyak kritikus memandang pemilihan lokal 2019 sebagai “pukulan pertama” bagi pemerintahan panjang Erdogan karena partainya kalah di tiga kota terbesar: Istanbul, Ankara, dan Izmir.
Kekalahan wali kota Istanbul kepada Ekrem Imamoglu yang merupakan oposisi utama dari Partai Rakyat Republik (CHP) merupakan pukulan telak bagi Erdogan, yang pernah menjadi wali kota Istanbul pada 1990-an.
Saat ini, Imamoglu berupaya memperluas kesuksesannya pada level nasional.
Dia berkampanye bersama calon presiden dari kubu oposisi yang bersatu melawan Erdogan, Kemal Kilicdaroglu.
Kritik atas kurangnya kesiapsiagaan pemerintah dan lambatnya respons terhadap gempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 50.000 orang dan membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal adalah satu dari banyak tantangan yang dihadapi kubu Erdogan. ***