Network
"Ya tentu bisa karena melakukan tidakan yang patut diduga melanggar hukum. Namun, apakah mekanisme itu akan digunakan DPR? Rasanya tidak di tengah menguatnya kartelisasi politik. Terlebih, itu juga menempuh mekanisme MK, yang saya pun menyebutnya Mahkamah Kartel," kata Herlambang.
Dalam tulisannya di Kompas, Herlambang yang juga merupakan bagian dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menjuluki MK dengan Mahkamah Kartel ketika ramai peristiwa pergantian tengah jalan hakim konstitusi Aswanto dengan alasan sering menganulir produk hukum DPR.
Menurut Herlambang, penarikan Aswanto oleh DPR dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel.
Herlambang menyebut praktik itu sebagai cerminan ketatanegaraan yang buruk.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengetahui manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam kudeta di Partai Demokrat.
Ngabalin mengaku hampir setiap hari bertemu dengan Moeldoko di Istana. Menurutnya, Moeldoko tidak pernah bicara soal manuver politik di lingkungan kerja.
"Jangankan saya, istrinya sama Pak Presiden saja tidak tahu,'" kata Ngabalin dalam program d'Rooftalk: Perebutan Kekuasaan di Partai Demokrat yang disiarkan detikcom, Rabu 10 Maret 2023
Ngabalin juga sempat menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu. Ia mengaku tak sempat bicara banyak dengan Jokowi. Namun, ia mengklaim Jokowi tak mengetahui aksi Moeldoko di Demokrat.
Politikus Partai Golkar itu berkata Moeldoko fokus mengerjakan tugas sebagai KSP saat di Istana. Menurutnya, tidak ada waktu sedikit pun Moeldoko bicara soal rencana politiknya.
"Menurut saya, banyak agenda negara yang sungguh-sungguh kami harus bicarakan," ujarnya. "Tidak ada sama sekali kesempatan dan peluang membahas materi lain," imbuh Ngabalin.
