Network
PIKIRANACEH.COM - Tokoh Aceh H. Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh Periode 2007-2012 mengkritisi kebijakan negara terkait penyelesaian Kasus HAM Berat Aceh yang sedang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo.
Ketua Dewan Presidium Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) sejak tahun 1999 yang saat ini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai SIRA menilai, meskipun patut diapresiasi namun langkah pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut belum tepat sasaran dan tidak transparan.
Hal itu dikatakannya dalam acara diskusi 'Jejak Luka di Rumoh Geudong, Sidang Buku Kompolotan Bandit di Warung Kopi' secara virtual melalui media zoom pada Minggu malam tadi, 16 Juli 2023.
Menurut Muhammad Nazar, manusia itu ditetapkan batas hidup fisik mereka oleh Allah Sang Maha Pencipta, Maha Pemberi Kehidupan dan Maha Pencabut nyawa. Batas itulah yang disebut ajal yang harus tiba, yang tidak dapat dipercepat dan ditunda, apapun penyebabnya.
RumBaca Juga: Jokowi ke rumoh Geudong : mewarisi luka lama, menambah luka baru
Karena manusia itu berasal dari tanah maka kembali pula menjadi tanah, dimanapun jasad itu harus berhenti dan terkubur, di bumi di dalam air di udara di gunung di dalam gedung dan dimana-mana.
Tetapi seyogyanya, seperti ruh yang tidak pernah mati dan hanya kembali lagi kepada Tuhan-Nya maka kemanusiaan pun tak boleh mati. Ia harus berjalan tanpa henti , ia mulia dan ia harus dihargai sesuai derajatnya. Karena itulah Tuhan menentukan hukuman yang pasti, tak boleh ada abu-abu di dalamnya. Tuhan sendiri telah memuliakan manusia, mengapa manusia dan negara harus menghina.
Lebih jauh ia mengatakan, nyawa manusia tidak dapat dinilai dengan harga murah dan rendah, tidak dapat diganti rugi dan direparasi sesuka aturan manusia oleh manusia yang menjadi pembunuh manusia, meskipun para pelakunya adalah manusia pembentuk kekuatan raksasa yang bernama negara.
