PIKIRAN ACEH – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemilihan umum tahun 2024 merupakan pelaksanaan demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Mantan Wapres RI menilai pelaksanaan demokrasi tahun 2024 buruk karena demokrasi pemilu yang diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan,dan oleh orang yang punya uang.
Penilai ini menurut mantan Wapres ini bukanlah penilaian subjektif, melainkan penilaian ini juga datang dari banyak pihak dari berbagai kalangan.
Dikutip Pikiran Rakyat.com, pernyataan tersebut diungkap JK dalam sambutannya pada acara diskusi "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi", di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, 7 Maret 2024.
Baca :Ini Dia Prediksi Partai dan Caleg yang Meraih Kursi DPRK Aceh Tamiang
"Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 1955, artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, oleh orang yang punya uang," ujar JK, dikutip Jumat, 8 Maret 2024.
"Itu saja masalah sebenarnya," kata JK lagi, yang mengaku cemas bila sistem pemerintahan Indonesia kembali ke era otoriter.
JK melanjutkan, rakyat Indonesia saat ini menunjukkan keresahannya melalui berbagai pandangan, kemarahan, hingga aksi protes. Dari indikasi itu JK menekankan, tak ada pihak yang dapat menyanggah bahwa Pemilu 2024 memanglah tidak terbuka pada publik.
Akhirnya, banyak kecurangan di belakang layar sehingga demokrasi tidak berjalan sebagaimana harapan.
"Mulai dari dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya tidak ada demokrasi yang kita harapkan dan suara rakyat jadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan. Itu yang terjadi," katanya.
Solusi yang terbaik dari persoalan ini, imbuh dia, adalah klarifikasi Presiden RI terpilih nanti, mengenai kecurangan dan kebuntuan demokrasi sepanjang pemilu 2024.
"Siapapun pemenangnya nanti, pemimpin negara harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Solusinya, masalah ini seharusnya diselesaikan secara konstitusional," ucap JK, menandaskan (*)