Network
Hingga saat ini, kata dia, Tim PPHAM di lapangan berupaya mendatangi para pendamping korban ataupun organisasi yang menaungi para korban.
Langkah lain yang ditempuh mengumpulkan data para korban dan keluarga mereka dari pemerintah daerah.
"Karena pemda punya aparat sampai ke desa-desa."
"Atau korban yang merasa belum terdata bisa langsung menemui Tim PPHAM, Komnas HAM atau Lembaga Perlindungan Saksi Korban."
Aksi Kamisan dalam rangka memperingati 25 tahun Reformasi tersebut mendesak pemerintah menegakkan supremasi hukum dan HAM.
Dari sumber-sumber informasi itulah Tim PPHAM, kata Beka Ulung, bakal memverifikasi ulang data korban yang masih hidup dan yang telah meninggal dan memiliki ahli waris.
Kepada mereka, Tim PPHAM akan mendengarkan kebutuhan mereka untuk dipenuhi pemerintah.
"Yang pasti negara mencoba menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan pemulihan korban dan keluarga selengkap mungkin."
Di Inpres nomor 2 Tahun 2023 tertera bentuk-bentuk pemulihan yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat.
Misalnya di bidang pendidikan, Mendikbud-Ristek diperintahkan untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi korban atau anak-anak korban, memberikan bantuan perlengkapan atau pelaratan kebudayaan, dan memberikan bantuan fasilitas pendidikan.
