Network
Keempat, Kemudian Sekda juga melarang untuk mengurangi anggaran PON, kami sepakat aceh ikut berkontribusi, berupa dana sharing untuk kesiapan PON. Akan tetapi TAPA perlu mengumumkan kepublik berapa besaran dana sharing yang diberikan oleh Aceh dalam APBA 2024. Karna PON kegiatan nasional bukan kegiatan rutin bagi aceh. Sehingga pembiayaan mutlak difasilitasi oleh APBN. PON di Papua lebih hebat, akan tetapi tidak menjadi beban bagi APBD daerah mareka. Jadi jangan sampai gara gara PON berdampak buruk atas pelayan publik bagi rakyat aceh. Jadi TAPA dan Banggar merupakan pihak yang wajib bertanggung jawab atas anggaran aceh. Jangan sempat ada pihak yang menikmati fee atas persiapan PON sementara rakyat aceh tertunda atas hak hak mareka yang seharusnya terpenuhi ditahun 2024 oleh pemeritah,
Kelima, Mendesak secara tegas kepada PJ Gubernur Aceh untuk bisa menormalkan penganggaran aceh yang sedang terjadi saat ini sehingga aceh masih punya harapan, Mengingat Tahun Anggaran 2024 sudah berjalan, tapi proses pengesahan anggaran belum selesai-selesai, dan kemudian kami juga mendesak untuk memastikan tidak terjadi cawe-cawe anggaran kembali. Penegasan ini penting kami sampaikan sehingga kinerja PJ tidak diragukan oleh rakyat aceh.
Banda Aceh, 02 Februari 2024
Ttd,
Alfian
Koordinator
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
